KUDUS, LINTASKUDUS.COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi menyusul pengungkapan praktik penyalahgunaan energi subsidi oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).
Pertamina mengapresiasi langkah Polda Jateng, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Penegakan hukum dinilai penting untuk menjaga distribusi energi agar tepat sasaran dan manfaat subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan pengawasan distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, dan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran,” ujar Subhan.
Menurutnya, penyalahgunaan subsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program subsidi pemerintah.
Di tengah penguatan pengawasan tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap dalam kondisi aman.
Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali, sedangkan LPG mencapai tiga kali konsumsi normal harian.
Subhan menegaskan, Pertamina terus melakukan pemantauan stok dan penyaluran secara berkala untuk menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat di wilayah Jateng dan DIY.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi dengan tenang dan menggunakan produk bersubsidi sesuai peruntukannya,” tambah Subhan.
Penyalahgunaan energi bersubsidi dapat dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi hingga penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.
Praktik tersebut berpotensi mengganggu rantai distribusi energi dan menyebabkan subsidi tidak diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
Untuk mencegah pelanggaran, Pertamina secara konsisten melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap lembaga penyalur BBM maupun LPG. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan kegiatan penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, Pertamina menerapkan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran. Sanksi diberikan, antara lain, kepada penyalur yang menyalurkan BBM dan LPG bersubsidi tidak sesuai peruntukan, ketentuan, maupun prosedur yang telah ditetapkan.
Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi administratif.
Selain pengawasan internal, Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan pemerintah.
Pertamina juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), agen, serta pangkalan LPG untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat diharapkan membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.
Apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi energi bersubsidi, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina Call Center 135.
“Kami berharap sinergi antara Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan. Dengan begitu, manfaat subsidi energi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkas Subhan. (Faza)









